Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/6/2025). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menyoroti penurunan angka stunting yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Meski penurunan ini terlihat menggembirakan, ia mengingatkan agar kita tidak langsung puas tanpa memastikan keakuratan data yang digunakan dalam pemetaan masalah stunting.

"Penurunan angka stunting ini ternyata tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara. Bulan lalu, saat kunjungan kerja di Surabaya, juga demikian. Pada tahun 2021, angka stunting di Surabaya mencapai 28,5%. Sekarang turun drastis hingga 1,6%. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama erat antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait," kata Ashabul Kahfi usai mengikuti kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/6/2025).

Meski begitu, politisi Partai PAN ini juga menyoroti kemungkinan adanya ketidakakuratan data awal yang digunakan dalam pengukuran stunting sebelumnya. Menurutnya, yang perlu dibenahi dari masalah stunting bukan hanya intervensi di bidang kesehatan, imunisasi, dan gizi, tetapi juga terkait validasi data.

"Mungkin ini juga terkait masalah data awal—data awal yang mungkin kurang valid. Sehingga, ketika 2–3 tahun kemudian ditemukan penurunan yang begitu signifikan, bisa jadi memang data awalnya yang kurang valid. Termasuk dalam pengambilan sampelnya. Antar daerah, antar wilayah, kemudian pengambilan sampelnya tidak tepat. Itu yang saya lihat," jelasnya.

Ashabul menegaskan bahwa validasi data harus menjadi bagian penting dalam strategi nasional penanganan stunting. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diterapkan berisiko tidak tepat sasaran. "Selain fokus pada intervensi gizi dan kesehatan, validasi data juga sangat penting. Harus kita lakukan pembaruan data secara berkala dan sesuai standar yang ditetapkan," imbuhnya.

Ashabul menyebutkan bahwa beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Surabaya, dan Manado sudah menerapkan metode pengukuran digital yang mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hasilnya, ditemukan data yang lebih valid dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Setelah dilakukan validasi, sesuai dengan kebijakan dari World Health Organization (WHO) yang melakukan pengukuran dengan menggunakan digitalisasi, ternyata ditemukan angka yang sangat mengalami penurunan," ungkapnya.

Ia pun mengajak semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus bekerja sama lintas sektor agar penanganan stunting bisa berjalan efektif dan merata di seluruh Indonesia. (aas/rnm)